Banjir Awal Tahun 2020, Apakah Peduli Lingkungan Sangat Penting?

  • Whatsapp
Jafitri Ayu Pramisya Milania

Oleh : Jafitri Ayu Pramisya Milania
(Mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang)

BANJIR melanda Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) pada Rabu di awal tahun 2020. Menurut BMKG, banjir di Jabodetabek terjadi akibat curah hujan ekstrem. Dengan rincian korban tewas akibat banjir dan longsor yakni, Kabupaten Bekasi sebanyak 1 orang, Kota Bekasi 9 orang, Kabupaten Bogor 16 orang, Kota Bogor 1 orang, Kota Depok 3 orang, Kota Tangerang 1 orang, Kota Tangerang Selatan 4 orang.

Selanjutnya, korban tewas akibat banjir di Jakarta Timur berjumlah 8 orang, Jakarta Barat 4 orang, Jakarta Selatan 1 orang, Jakarta Utara 1 orang, dan Jakarta Pusat 2 orang. Sementara di Kabupaten Lebak 9 orang meninggal dan 2 orang hilang. Paling banyak penduduk yang mengungsi, berada di Kota Bekasi yakni sebanyak 70.002 jiwa dari 34.047 KK.

Sejak tanggal 1 Januari 2020 terdapat 169 titik banjir di Jabodetabek. Penanganan pemerintah dalam bencana banjir tersebut diantaranya, mendirikan posko bencana, kesehatan dan dapur umum, tim gabungan evakuasi korban banjir, mengerahkan pompa penyedot banjir, dan membersihkan sisa banjir.

Sedangkansolusi yang diberikan pemerintah yakni, BNPB dan BPPT modifikasi cuaca, pengendalian air di kawasan hulu, bangun tanggul, waduk dan embung, melanjutkan program normalisasi sungai Ciliwung. Dari solusi tersebut, semoga dapat berjalan dengan lancar agar tidak terjadi lagi banjir yang sangat meresakan masyarakat Jabodetabek.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan, membuat program naturalisasi untuk penangganan banjir di Jakarta. Dalam program naturalisasi, Anies berjanji tidak ada penggusuran dalam merevitalisasi sungai. Ia mengedepankan konsep naturalisasi, dalam PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Dalam Pergub, naturalisasi didefinisikan sebagai cara mengelola prasarana sumberdaya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungs ipengendalian banjir, dan konservasi.

Salah satu penerapan naturalisasi di sungai adalah menggunakan bronjong batu kali untuk turap sungai. Penggunaan bronjong mengharuskan tebing sungai landai. Konsepini berbeda dengan konsep turap beton dalam normalisasi. Karena tebing landai, Pemprov DKI harus menyediakan lahan selebar minimal 12,5 meter masing-masing di kiri dan kanan sungai untuk membuat tebing. Dengan demikian, lebar lahan yang mesti tersedia, termasuk daerah sempadan yakni, 80-90 meter.

Selain naturalisasi, Anies juga memperkenalkan konsep teknologi zero run off yang berfungsi untuk menampung air hujan agar tak semua mengalir ke selokan dan sungai. Hal ini nantinya dapat mengurangi beban drainase untuk menampung air sehingga tidak terjadi luapan. Sistem tersebut sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta yang hendak menerapkan strategi zero run off sebagai strategi penanganan banjir.

Penyebab masalah sungai Jakarta adalah penyempitan parah karena banyak okupasi permukiman. Pengerukan sungai dan relokasi hunian yang melanggar aturan bantaran mutlak diperlukan. Saat ini, lebar sungai di Jakarta rata-rata menyusut dari sekitar 50 meter menjadi hanya 15 meter.

Naturalisasi ataupun normalisasi sungai, bukanlah dua konsep yang perlu dibenturkan untuk masalah banjir Jakarta. Sebab, akar masalah penataan bantaran sungai justru jauh lebih mendasar dari dua konsep itu.

Menurut pendapat penulis, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan apa yang semestinya dilakukan, dilihat dari program naturalisasi yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain dari program naturalisasi ini Pemprov Jakarta juga melakukan beberapa solusi untuk mencegah terjadinya bencana banjir tersebut. Solusi yang diberikan pemerintah yakni, BNPB dan BPPT modifikasi cuaca, pengendalian air di kawasan hulu, bangun tanggul, waduk dan embung, melanjutkan program normalisasi sungai Ciliwung, bsia dikatakan belum sepenuhnya dapat mengatasi banjir.

Dari pernyataan di atas, penulis berpendapat dari pihak masyarakat juga harus ada kesadaran untuk mengantisipasi banjir. Misalnya membuat lubang biopori, sumur resapan, gerakan menanam pohon, cinta kebersihan dan mencegah pembangunan perumahan di kawasan rawan bencana. Selain dari masyarakat, pihak swasta pun harus turut serta dalam menjaga lingkungan sebagai antisipasi ancaman bencana ataupun kerusakan. Sebab, jika aktivitas mereka tidak mendapatkan pengawasan yang ketat dari Pemerintah, maka kerusakan lingkungan akan terus terjadi.

Maka perlu adanya kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Salah satunya dengan cara pengadaan ruang terbuka hijau dan peduli lingkungan. Dalam hal ini peduli lingkungan menjadi acuan penting dalam mengantisipasi banjir. Karena prilaku membuang sampah sembarangan serta membuang limbah bukan pada tempatnya, sangat rawan terjadi banjir saat musim penghujan datang. Untuk itu, mulai dari sekarang, harus ada kesadaran diri untuk tidak berprilaku ceroboh agar tidak terjadi banjir berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *