Dalami Polemik Beras Bansos, Polisi Panggil Dinsos PPPA Nganjuk

  • Whatsapp
Bendaharan Dinsos PPPA Nganjuk
Bendaharan Dinsos PPPA Nganjuk, IH mendatangi Mapolres Nganjuk sekitar pukul 09.00 dengan didampingi seorang staf.

NGANJUK, TelisikPos.com – Polemik beras bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19 Kabupaten Nganjuk, masuk ke ranah hukum. Bendahara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) setempat, dipanggil pihak Polres Nganjuk, Senin (29/6/2020) sekitar pukul 09.00 WIB.

“Iya kita lakukan klarifikasi. Karena kewajiban sebagai penegak hukum, untuk pengawasan dan monitoring, terhadap segala bentuk bantuan sosial pandemi Covid-19 di wilayah Nganjuk,” terang Kasat Reskrim Polres Nganjuk Iptu Nikolas BYK, pada wartawan.

Bacaan Lainnya

Menurutunya, pemanggilan pejabat Dinsos PPPA Nganjuk ini, untuk memintai keterangan terkati proses distribusi beras bansos Covid-19 bersumber dari APBD Kabupaten Nganjuk.

“Inisialnya IH, sebagai bendahara program bansos Covid-19 di Dinsos,” lanjut Nikolas.

IH mendatangi Mapolres Nganjuk sekitar pukul 09.00 dengan didampingi seorang staf. Dia menumpangi mobil dinas Toyota Innova hitam, bernopol merah AG 40 VP dengan seragam dinas lengkap. IH menjalani pemeriksaan secara tertutup di ruang Unit Tipikor Satreskrim Polres Nganjuk hingga pukul 10.30 WIB.

Nikolas menyebut, pemanggilan dilakukan setelah pihaknya melakukan monitoring media massa dan media sosial. Yakni, terkait informasi kualitas beras bansos Pemkab Nganjuk yang disalurkan kepada warga miskin, ternyata buruk. Ditambahkan, pihaknya telah mengumpulkan petunjuk di lapangan.

Selain itu, Nikolas menyebut pihaknya juga membuka peluang mendalami temuan-temuan pelanggaran hukum lainnya, terkait anggaran Covid-19. Baik itu yang tersalurkan dalam bentuk beras, program keluarga harapan (PKH), anggaran medis, maupun proyek sarana dan prasarana Covid-19.

“Kami masih akan terus mendalami perkara ini. Termasuk, melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain,” tegas dia.

Disinggung apakah pihak lain (distributor) juga akan dipanggil terkait beras bansos Covid-19, selain selain ASN, perwira balok dua ini menegaskan, semuanya tidak menutup kemungkinan. “Ya bisa dimungkinkan,” ungkapnya.

Kasus beras bansos ini mencuat pada akhir Mei 2020 lalu. Awalnya, Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk, Edy Santoso menemukan kualitas buruk beras bansos, saat turun ke sejumlah desa. Beras yang dipasok oleh belasan BUMDes di Kabupaten Nganjuk tersebut dinilainya tak sesuai standar.

Paket beras ini merupakan konversi atau pengganti dari bantuan uang tunai Rp 200 ribu per orang. Jika diwujudkan beras 20 kilogram, maka warga seharusnya menerima beras kualitas unggul seharga Rp 10 ribu per kilogram.

Beras bansos ini dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Nganjuk. Beras disalurkan kepada 24.646 warga penerima, masing-masing 20 kilogram, selama sembilan (9) bulan. (an/tp)

Baca Sebelumnya :
Anggota Dewan Nganjuk Temukan Beras Pengganti Bansos Tunai Bermutu Buruk
Soal Beras Bansos Covid-19 Bermutu Buruk di Nganjuk, Praktisi Hukum: Sudah Ranah Tipikor
Bermutu Buruk, Beras Bansos Covid-19 di Nganjuk Kembali Berpolemik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *