Esensi Hukum di Masyarakat

  • Whatsapp
Maziyatun Nafiah

Judul buku : Hukum Dan Kebijakan Publik
Penulis :
Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum.
Hayat, S.A.P., M,Si.
Hj. Umi Salamah, S.Pd., M.Pd
Penerbit : PT Refika Aditama
Tahun Terbit : 2019
ISBN : 978-623-7060-19-2
Tebal : 299 Halaman
Peresensi : Maziyatun Nafiah (Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang)

MANUSIA pada dasarnya adalah makhluk yang tidak dapat hidup secara mandiri. Dalam kesehariannya, ia masih bergantung kepada manusia lain, cenderung membentuk kelompok- kelompok agar bisa berkomunikasi dan melakukan aktivitas lainnya. Baik itu bertegur sapa, berjabat tangan, bahkan berkelahi sekalipun. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia tersebut telah melakukan interaksi sosial. Dimana interaksi sosial sendiri merupakan sebuah hubungan sosial yang dinamis, menyangkut perseorangan dan sekelompok manusia.

Dalam melakukan interaksi sosial, tentunya terdapat aturan-aturan yang membatasi segala tingkah laku individu maupun kelompok. Aturan-aturan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum. Yang mana hukum tersebut dapat berlaku di masyarakat, dan memiliki arti penting guna menjaga ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh SM Amin SH, di dalam buku ini, bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang disebut dengan hukum dan tujuan hukum itu sendiri adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara.

Lawrence M Friedman juga menyampaikan tiga faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum di dalam masyarakat, yaitu faktor struktural, faktor substantif, dan faktor kultural. Faktor struktural berkaitan dengan lembaga hukum yang diciptakan oleh negara berdasarkan Undang- undang dan faktor ini bergantung pada kemampuan, kejujuran, dan kemauan kerja secara profesional dari manusia yang ada di lembaga ini.

Kemudian, faktor substantif berkaitan dengan sistem hukum, bahwa norma- norma hukum digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia serta hak dan kewajiban manusia itu sendiri. Dan yang terakhir faktor kultural, dimana faktor ini merupakan nilai moral dan budaya masyarakat yang dapat mempengaruhi berlakunya suatu hukum di masyarakat. Sehingga dari beberapa faktor tersebut akan sangat mempengaruhi apakah hukum dapat bekerja dengan baik atau malah sebaliknya.

Kehadiran hukum di dalam masyarakat juga memiliki peranan penting dalam mengintegrasi dan mengoordinasikan kepentingan yang ada pada masyarakat. Kepentingan yang saling bertabarakan itu diintegrasikan sedemikian rupa sehingga benturan-benturan yang terjadi dapat diminimalisir sekecil mungkin. Kemudian pengorganisasian kepentingan juga dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan yang ada.

Lain halnya dengan fungsi hukum sebagai pengatur perilaku yang ada di masyarakat dengan tetap mempertahankan pola kebiasaan mereka, hukum juga dapat digunakan sebagai suatu sarana. Sarana dalam hal menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas dalam kehidupan masyarakat, sarana pemerintah menerapkan sanksi, sarana dalam melindungi untuk melawan kritik, dan sarana penyaluran sumber daya.

Jika kita lihat dari aspek pembangunan, yang mana dapat diartikan sebagai proses berlangsungnya perubahan, maka hukum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat, sehingga semakin pentingnya peran hukum sebagai sarana dalam merealisasikan kebijaksanaan pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Seidman, bahwa pembuat kebijaksanaan hanya memiliki satu alat pakai untuk mempengaruhi aktivitas pemegang peran, yaitu peraturan yang ia buat, hukum juga memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dan sebagai pengaturan perundang-undangan yang telah membuktikan bahwa ia merupakan salah satu alat untuk melaksanakan kebijaksanaan.

Disampaikan juga di dalam buku ini, bahwa produk- produk hukum sendiri dirasakan represif oleh masyarakat, dikarenakan hukum dapat melembagakan disprivilese dengan menekankan kewajiban serta tanggung jawab, bukan pada hak yang dimiliki oleh golongan yang tidak berkuasa, melembagakan kebergantungan yang dikhususkan pada golongan miskin, yang mana dijadikan sasaran bekerjanya lembaga atau birokrasi teretentu, serta hukum juga mengorganisasi pengaman sosial atas kelas berbahaya dengan kriminalisasikan perilaku tertentu.

Dengan melihat pemaparan tersebut, jelas bahwa hukum merupakan alat bagi negara dalam mempertahankan cita-citanya, di samping itu pada dasarnya negara berperan sebagai tatanan politik di dalam suatu masyarakat, sehingga cita- cita hukum suatu negara secara ideal dapat diasumsikan sebagai akibat lebih lanjut dari cita cita politiknya.

Dengan demikian, sifat dan wujud hukum itu sendiri didasari oleh aturan yang dapat berpengaruh besar terhadap golongan yang berkuasa serta hukum berperan sebagai salah satu cara mengatur untuk mengatur perilaku masyarakat, dimana selalu dalam keadaan yang mengalami proses perubahan sesuai dengan pola politik yang menjiwai masyarakat itu sendiri.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *