Hari Pertama PPKM Darurat Diberlakukan, Komisi III DPRD Kota Probolinggo ke Malang

  • Whatsapp
Bus yang akan mengantar Komisi III DPRD Kota Probolinggo ke Malang tengah menunggu di depan gedung DPRD setempat, Sabtu (3/7/2021).

PROBOLINGGO, TelisikPos.com – Pemerintah mulai Sabtu 03 Juli sampai 20 Juli 2021 menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan (PPKM) untuk Jawa dan Bali. Meski begitu, Komisi III DPRD Kota Probolinggo, malah berkunjung ke luar kota. Tepatnya, di Universitas Brawijaya (Unibraw) Kota Malang.

Mereka berangkat dari gedung DPRD Jalan Suroyo mencarter bus pariwisata yang parkir di depan gedung, Sabtu siang. Tak satu pun anggota komisi III tampak, padahal bus bercat putih metalik, merah dan hitam tersebut siap berangkat. Begitu juga di gedung dewan, tak ada sat upun dari 30 wakil rakyat yang kelihatan.

Salah seorang pegawai Sekretaris Dewan (Sekwan) saat ditanya, membenarkan kalau DPRD tengah persiapan kunjungan kerja (Kunker). Hanya saja yang bersangkutan tidak menjelaskan, komisi yang akan berangkat. Bahkan, tujuannya pun, ia mengaku, tidak tahu. “Infonya, kunker,” katanya singkat, Sabtu (3/7/2021).

Saat dikonfirmasi selulernya, Robit Rijanto salah satu Anggota Komisi membenarkan, kalau hendak ke Malang. Tujuannya ke Unibraw dalam rangka sosialisasi naskah akademik Perda.

“Bukan kunker tapi sosialisasi perda. Kan naskah akademiknya dari Unibraw,” bantah Robit, Sabtu (3/7/2021)..

Perda yang akan dibahas di komisinya itu Perda inisiatif dewan, tentang disabilitas. Yakni, Perda yang mengatur hak dan kewajiban penyandang cacat. Salah satu pasalnya, memberi kesempatan dan ruang yang sama antara penyandang dengan mereka yang normal di dunia perusahaan.

Disabilitas, menurut Robit, juga harus diberi kesempatan dan pelayanan yang sama dengan yang lain. Baik gaji ataupun fasilitas lainnya.

Dijelaskan pihaknya, di Malang hanya semalam dan Minggu besok sudah pulang alias balik. Sedang jumlah penumpang 17 orang terdiri dari 9 anggota komisi III, pendamping dan bagian persidangan.

“Yang penting kan tetap menerapkan protokol jesehatan. Pihak Unibraw hanya mensyaratkan tanda bukti vaksinasi dan surat tugas,” pungkas politisi PPP tersebut. (mo/tp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *