Iuran BPJS Kesehatan Naik, Kebijkan Salah atau Benar ?

  • Whatsapp
Ilustrasi

Oleh : Karina Milenia Mutiara Yudith
(Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Malang)

BADAN Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang secara langsung dibawah tanggung jawab Presiden Republik Indonesia, yang ditujukan langsung kepada seluruh rakyat indonesia.

Bacaan Lainnya

Pada akhir tahun 2019, BPJS Kesehatan ini mulai ramai diperbincangkan oleh masyarakat, dikarenakan pada tanggal 1 Januari 2020 mendatang, pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri.

Kenaikan iuran BPJS ini telah resmi diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Nantinya, iuran peserta mandiri ini akan naik hingga 100%, dari kelas 1 yang awalnya Rp 81.000 akan menjadi Rp 160.000, untuk kelas 2 dari Rp 52.000 akan menjadi Rp 110.000 dan untuk kelas 3 dari Rp 25.000 akan menjadi Rp 42.000 yang akan dibayarkan setiap bulannya.

Penyebab pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan ini adalah karena defisit BPJS dari tahun ke tahun selalu meningkat, Jaminan Kesehatan Nasional klaimnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, banyak peserta mandiri hanya membayar iuran pada saat sakit saja, dan pada saat sudah mendapatkan pelayanan dan sembuh peserta berhenti untuk membayar iuran.

Dilihat dari berbagai sumber, pada tahun 2018 tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7% dan sisanya tidak aktif dalam membayar iuran setiap bulan mencapai 47.3 %. Ini yang menjadikan BPJS mengalami peningkatan defisit setiap tahunnya, sehingga pemerintah harus menyuntikkan dana APBN miliaran rupiah untuk menutup defisit yang ada.

Ditambah lagi, maraknya akan penyakit katastropik atau penyakit kronis yang menyerang masyarakat, sehingga membutuhkan peralatan medis yang canggih dan pengadaan obat yang cukup mahal.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, menyebabkan banyak peserta mandiri yang akan menurunkan kelasnya, seperti yang awalnya kelas 1 akan turun menjadi kelas 2 atau kelas 3 dan sebagainya.

Kenaikan iuran BPJS ini, mendapatkan banyak komentar dari masyarakat karena akan menimbulkan dampak dari kebijakan baru ini dikarenakan banyak masyarakat yang keberatan untuk membayar iuran tersebut sebab cukup mahal. Akan tetapi, di sisi lain masyarakat ada juga yang menyetujui mengenai kenaikan tersebut dan masyarakat juga mengharapkan adanya kenaikan ini juga diimbangi perbaikan pelayanan yang ada di rumah sakit.

Menurut penulis, kenaikan iuran ini cukup membebani masyarakat karena kenaikan yang diputuskan pemerintah cukup tinggi. Jika ingin menaikkan pemerintah seharusnya tidak langsung menaikkan hingga 100%, namun sedikit demi sedikit dan juga diiringi oleh proses perbaikan pelayanan yang ada di rumah sakit.

Adanya sosialisasi mengenai mengapa, bagaimana, kenapa iuran BPJS Kesehatan ini naik kepada masyarakat dan juga pemerintah harus menelusuri kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengenai keuangan dalam BPJS Kesehatan, karena kita tidak tahu dibalik itu semua apakah ada penyelewengan atau tidak. Ditambah lagi, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hidup sehat dengan mengadakan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Sebaiknya, semua kebijakan yang akan dibuat pemerintah harus dipikirkan dengan matang, apakah kebijakan yang dibuat itu menguntungkan atau justru akan merugikan masyarakat. Dan juga pemerintah harus lebih jeli untuk memilih perorangan yang ada di jajaran pemerintahan agar amanat dalam bekerja mengayomi masyarakat. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *