Konsep Hukum untuk Mencapai Keadilan Rakyat

  • Whatsapp
Syerly Zhamhariro Vikarianda.

Judul buku : Hukum Dan Kebijakan Publik
Penulis :
Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum.
Hayat, S.A.P., M,Si.
Hj. Umi Salamah, S.Pd., M.Pd
Penerbit : PT Refika Aditama
Tahun Terbit : 2019
ISBN : 978-623-7060-19-2
Tebal : 299 Halaman
Resensator : Syerly Zhamhariro Vikarianda (Mahasiswa Universitas Islam Malang)

JIKA membincang soal hukum, pasti identik dengan aturan tentang sebuah keadilan. Di dalam sebuah negara pasti mempunyai hukum untuk mengatur rakyat dari sebuah negara tersebut. Rakyat dituntut untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dalam sebuah negara tersebut agar terciptanya suatu negara yang tertib.

Jika suatu masyarakat menetap di dalam negara tersebut otomatis masyarakat tersebut harus mematuhi hukum yang berlaku, baik itu hukum yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan adanya suatu hukum yang berlaku, masyarakat merasa adil dan tidak akan berbuat semena-mena. Artinya, hukum berfungsi sebagai tolak ukur keadilan dan persamaan hak bagi setiap orang.

Hukum merupakan peraturan yang berupa sanksi dan norma yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan juga mencegah terjadinya kekacauan. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis dan menyediakan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketetapan hukum yang berlaku. Artinya hukum bersifat adil dan melindungi hak setiap orang.

Adanya hukum di suatu negara digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakatnya, untuk membagi setiap hak dan kewajiban antar individu, menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang sejahtera dan sesuai dengan pancasila.

Dalam sebuah hukum yang berlaku tentunya terdapat konsep dalam menjalankan setiap peraturan didalam hukum tersebut. Konsep-konsep hukum ini kelak akan menjadi tolak ukur untuk menilai dan menghakimi bagi siapa saja yang melanggar hukum yang berlaku dalam sebuah negara tersebut.

Dengan adanya suatu konsep hukum tentunya akan berfungsi sebagai suatu patokan untuk mencapai keadilan setiap individu atau suatu rakyat. Konsep hukum inilah yang akan digunakan oleh pemerintah dan badan hukum yang bertugas sebagai patokan dalam menegakkan suatu keadilan kepada masyarakat yang terkait.

Banyak kasus yang ada dalam negara kita yang dapat dijadikan sebagai contoh kasus antara lain banyaknya rakyat dan pejabat yang terlibat dalam kasus tindakan kriminal. Dengan kasus yang demikian ini seringkali para penegak hukum melakukan tindakan diskriminasi. Dalam artian rakyat biasa yang mendapati julukan kaum rakyat jelata. seringkali mendapatkan hukuman yang lebih berat, sedangkan pejabat yang mendapat julukan kaum sultan yang terkena kasus tersebut mendapat hukuman yang lebih ringan. Padahal kasus yang mereka lakukan sama.

Dari kasus tersebut memiliki arti bahwa penegak hukum membedakan antara kasta dari kaum rakyat jelata dengan kaum sultan. Sehingga para penegak hukum seringkali mendapat sogokan dari pejabat tersebut untuk meringankan hukuman dari kasus yang ia lakukan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum yang ada di negara kita tajam kebawah tumpul keatas. Artinya semakin kaya semakin tinggi kedudukan seseorang yang melakukan suatu tindak kriminal, maka semakin ringan pula hukuman yang ia terima. Karena ia merasa mempunyai banyak uang untuk membeli hukuman yang seharusnya ia terima atas tindakan yang ia lakukan. Sedangkan semakin bawah kedudukan seseorang atau dapat disebut dari kaum rakyat jelata yang melakukan suatu tindak kriminal semakin berat hukuman yang ia terima atau sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada didalam suatu negara tersebut.

Dari contoh kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa keadilan yang ada di negara kita ini masih belum berjalan sesuai dengan UUD dan pancasila di negara Indonesia. Dalam konteks Indonesia saat ini, tentu kecederungan dari negara Indonesia adalah negara hukum tetapi dari pihak badan hukum yang terkait masih sebatas memenuhi kepastian hukum dan masih mengabaikan nilai keadilan hukum yang tumbuh di masyarakat.

Dengan demikian, dengan adanya konsep hukum yang akan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menegakkan suatu keadilan bagi rakyat kecil. Dalam menegakkan hukum yang terkait dengan keadilan rakyat tidak semudah yang dibicarakan, banyak sekali rintangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan konsep hukum untuk mencapai keadilan rakyat yang sesuai dengan pancasila pada sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Makna keadilan dalam sila kelima tersebut tentu bukan sebatas kepastian hukum, tetapi keadilan untuk semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi yang merugikan individu atau kelompok tertentu, meskipun kelompok minoritas. Dan juga tidak boleh ada diskriminasi yang menguntungkan pihak tertentu, sepenting apapun pihak tersebut termasuk pejabat dsb.

Maka dari itu, penulis buku Hukum dan Kebijakan Publik yakni Dr. H. Seratman, S.H., M.Hum, dkk. menuangkan segala ide serta gagasannya dalam buku ini yang dapat dipelajari untuk menambah wawasan ilmu mengenai Hukum dan Kebijakan Publik.

Buku ini direkomendasikan dan dapat digunakan sebagai bahan ajar serta sebagai pedoman untuk menegakkan hukum dan mengimplementasikan kebijakan publik yang ada di negara Indonesia. (*)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *