Konseptual Proses Administrasi dalam Tahapan Kebijakan Publik

  • Whatsapp

Judul Buku : Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi dan Formulasi)
Penulis : Hayat S.AP.,M.Si.
Penerbit : Intrans Pulishing
Tahun Penerbit : Juli 2018
Tebal : 134 halaman
Peresensi : Lathifaturrodiyah
Npm : 21801091093
Fakultas : Ilmu Administrasi Negara 3c Universitas Islam Malang

SECARA menyeluruh dan dilihat dari bab per bab, buku ini menjelaskan tentang beberapa hal berikut; Pertama, tentang pendahuluan dalam buku ini (hal 1) terpapar sedikit menjelaskan tentang kebijakan publik itu pastinya diikuti oleh refomasi yang melekat dalam aspek-aspek kebijakan publik.

Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan yang mana untuk mencapai sebuah tujuan dari kebijakan agar tercapai sesuai dengan harapan. Dan dalam pendahuluan juga menjelaskan konsep dan pendekatan dalam reformasi kebijakan.

Kedua, definisi kebijakan publik dari berbagai tinjauan pendekatan dan pehaman teori para ahli ilmuwan sosial dan dalam buku ini (hal 28) menjelaskan, bahwa dalam kebijakan publik harus melibatkan stakeholder secara intensif dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Ketiga, evaluasi kebijakan publik. Bahasan yang jelas tentang evaluasi itu apa tujuannya dan konsep evaluasi kebijakan publik.

Keempat, di dalam buku ini walau sudah memaparkan tentang evaluasi kebijakan publik juga mencantumkan penilaian kinerja karena dalam setiap organisasi hal ini sangat penting untuk pemimpin yang harus melakuakan penilaian kinerja terhadap setiap orang untuk memastikan apakah pekerjaan sudah dilakukan dengan baik seperti yang dicantumkan dalam buku ini (hal 45).

Kelima, di bab selanjutnya buku ini membahas tentang reformasi birokrasi dan setelah ditinjau dari beberapa pendekatan dan juga tori dari para ahli ilmuwan buku ini mengambil kesimpulan bahwareformasi birokrasi ini sebuah instrument untuk mengambil trust public dan menciptakan tatanan pemerintahan menjadi lebih baik dengan pelayanan publik yang profesioanal, akuntabel, dan transparansi.

Keenam, hal yang menarik yang dibahas dalam buku ini mengetahui bagaimana pelayanan publik dan good governance. Yang mana pelayanan publik sendiri ini sama dengan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menguti pada Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan pulik dalam Pasal (1) yang mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiapa warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggarapelayanan publik.

Tetapi secara prinsip pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan negara atau pemerintah kepada rakyat atau masyarakat untukpemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pengajaran, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Untuk peningkatan kualitasnya mutlak harus dipenuhi dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun di berbagai kasus masih terlihat buruk dan pelayanan publik ini masih menjadi tantangan pemerintah.

Dan menururt Irwan, 2002; Muchsen, 2007, ada 5 (lima) dimensi indikator kualitas pelayanan 1. Tangibles, 2. Realibility, 3. Responsiveness, 4. Assurance, 5. Emphaty. Dan juga menurut buku ini, pelayanan publik itu bersumber dari sumber daya manusia dan sumber infrastruktur. Selain itu pelayanan publik ada asas yang harus dipenuhi dalam mendukung kinerja yang baik. Yang sesuai dengan UU No.25 Rahun 2009 pasal 4 yaitu kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Sedang road map good governance-nya ditinjau dari pemahaman para ahli ilmuwan sosial sesuai yang tertera pada (hal 95).

Ketujuh, dalam buku ini merupakan bab terakhir yang membahas tentang fomulasi kebijakan publik untuk merencanakan konsep yang akan diputuskan yang diambil untuk kebijakan. Selain itu formulasi kebijakan publik juga membutuhkan teknik dan cara yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan cara penafsiran fenomena, penyusunan kegiatan agenda, perumusan masalah, identifikasi masalah, pemecahan masalah, teknik dalam menimbangkan masalah, penyusunan konsep kebijakan publik, sosialisasi konsep kebijkan publik. Selain teknik dan cara formulasi kebijakan publik memerlukan tim sosialisasi yang kredibel dan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik.

Kelebihan buku:
Menurut saya buku ini cocok untuk dikaji oleh mahasiswa administrasi negara dan masyarakat umum. Buku ini cukup mudah dipahami dan penjabaran tentang konsep, Undang-undang serta detail dibeberapa bab disertakan bagan untuk lebih memperjelas materinya.

Selain itu, pembahasan di setiap bab sangat jelas dan terstruktur dengan penulisan yang sistematis dan pemikiran yang ilmiah. Selain itu pembahsan di setiap bab juga mencantumkan pemahaman beberapa ahli ilmu sosial.

Kelemahan buku:
Kelamahan dalam buku ini kurang mencantumkan contoh-contoh permasalahan yang terjadi agar pembaca lebih memahami teori yang sudah dipaparkan oleh penulis. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *