Korupsi Dana PUAP, Mantan Kades Sambilawang Mojokerto Dijebloskan Penjara

  • Whatsapp
Mantan Kades Sambilawang, saat dibawa ke mobil Kejari Kabupaten Mojokerto.

MOJOKERTO, TelisikPos.com – Upaya kasasi ditolak Mahkamah Agung RI, mantan Kepala Desa (Kades) Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto.

Terpidana kasus tindak pidana korupsi dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2009 sebesar Rp 100 juta, Suntoro (43), dijebloskan ke Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto, Jalan Taman Siswa Kota Mojokerto, Senin (25/11/2019).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto, Agus Haryono mengatakan, Kejari Kabupaten Mojokerto melaksanakan putusan MA RI, terkait dengan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan PUAP tahun 2009.

Disebutkan, amar putusan MA RI nomor 2414K/PID.SUS/2018 tanggal 20 Desember 2018

“Yang dilakukan terpidana mantan Kades Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Suntoro berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada hari ini, kita laksanakan eksekusi pidana kepada terdakwa,” ungkapnya, Senin (25/11/2019).

Menurut Agus Haryono, putusan baru diterima sehingga Kejari Kabupaten Mojokerto baru bisa melakukan eksekusi terhadap terpidana.

Meski, putusan MA RI tanggal 20 Desember 2018, namun Kejari Kabupaten Mojokerto baru menerima pada Jumat (22/11/2019) lalu.

“Jumat kemarin kita terima, itupun berdasarkan email. Begitu dapat informasi, kemarin malam kita langsung laksanakan eksekusi terhadap terpidana. Bantuan itu sebesar Rp 100 juta, kerugian negara sebesar Rp 60 juta,” katanya.

Kasi Pidsus menjelaskan, modus yang digunakan terpidana yakni dana tersebut harusnya digunakan untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Namun, oleh terpidana tidak diserahkan ke Gapoktan. Melainkan digunakan untuk kepentingan terpidana sendiri.

Praktik dugaan korupsi itu kemudian terendus penyidik Kejari Mojokerto. Suntoro dijerat dengan dakwaa primer yakni pasal 2 juncto pasal 4 dan dakwaan subsider pasal 3 juncto pasal 4 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kasus tersebut akhirnya naik ke meja persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Kala itu, dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Suntoro bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun penjara.

Kalah di Pengadilan Tipikor Surabaya, Suntoro didampingi beberapa kuasa hukumnya lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor.

Vonisnya pun tak jauh beda. Kendati dibebaskan dalam dakwaan primer, akan tetapi Suntoro tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pindana korupsi.

Suntoro dijatuhi hukuman satu tahun penjara serta denda Rp 50 juta subsider hukuman 1 bulan penjara.

Tak puas dengan vonis itu, Suntoro kemudian melakukan upaya kasasi ke MA. Hingga akhirnya, MA menolak permohonan Suntoro. Berdasarkan putusan tersebut, Suntoro akan menjalani masa tuanya di dalam sel tahanan.

“Untuk kerugian negara sebesar Rp 60 juta sesuai dengan putusan MA, akan dikembalikan ke kas negara. Renananya besok akan kita serahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto untuk dikembalikan ke negara,” jelasnya. (sin/tp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *