Pengaruh Hukum dan Kebijakan Publik Bagi Masyarakat

  • Whatsapp
Buku berjudul Hukum Dan Kebijakan Publik.

Judul buku : Hukum Dan Kebijakan Publik
Penulis :
Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum.
Hayat, S.A.P., M,Si.
Hj. Umi Salamah, S.Pd., M.Pd
Penerbit : PT Refika Aditama
Tahun Terbit : 2019
Tebal : 299 Halaman
Harga Buku : 80.000
Resensator : Karina Milenia Mutiara Yudith (Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang)

Manusia merupakan makhluk sosial. Yang dimaksud manusia sebagai makhluk sosial adalah setiap manusia atau individu tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi semua kebutuhan dan untuk mencapai tujuan bersama. Kebutuhan dan tujuan bersama dapat terpenuhi jika manusia atau individu tersebut hidup dan tinggal dalam sekelompok banyak orang atau yang disebut sebagai masyarakat.

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam suatu wilayah dan hidup berdampingan untuk mencapai tujuan yang sama. Di sisi lain, hidup berdampingan dengan banyak orang pastinya juga memiliki pro dan kontra dengan sesama karena Tuhan menciptakan setiap manusia memiliki sifat dan prilaku berbeda beda. Dengan adanya sifat dan prilaku berbeda ini akan banyak menimbulkan beberapa masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam suatu negara pasti memiliki suatu badan hukum, sistem hukum, dan tujuan hukum. Adanya hukum di suatu negara digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakatnya, untuk membagi setiap hak dan kewajiban antar individu, menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang sejahterah yang sesuai dengan Pancasila.

Hukum dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang diterapkan di Indonesia. Hukum adalah peraturan, kaidah, atau norma yang tertulis maupun tidak tertulis yang telah disetujui oleh beberapa orang yang memiliki wewenang dan atas persetujuan masyarakat untuk dipatuhi oleh masyarakat dan jika melanggar atas peraturan yang dibuat akan diberikan sanksi. Sanksi dibuat agar memberikan efek jera bagi pelanggar peraturan agar tidak melanggar lagi.

Hukum juga dapat dijadikan sebagai alat pembaharuan masyarakat khususnya masyarakat modern karena disini hukum tidak hanya digunakan untuk mengatur pola kebiasaan dan tingkah laku di dalam masyarakat akan tetapi juga untuk mengarahkan kepada tujun-tujuan yang telah dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai, menciptakan pola-pola atau hal-hal yang baru.

Hukum tidak hanyak digunakan untuk mengatur perilaku dan pola kebiasaan di dalam masyarakat, hukum juga menjadi sarana dalam kebijakan publik karena bantuan hukum menampilkan dimensi politik. Selain hukum sebagai alat pengatur dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat adanya kebijakan publik juga dapat mempengaruhi kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki suatu wewenang atau jabatan didalam suatu pemerintahan dimana dalam penyusunannya dengan melalui berbagai tahapan-tahapan. Kebijakan publik dibuat sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di dalam atau di tengah-tengah masyarakat.

Hukum dengan kebijakan publik tujuannya hampir sama karena sama-sama mengatur mengenai masalah di dalam masyarakat. Sejarah dari Kebijakan publik sendiri lahir pada abad XXI SM di zaman Yunani Kuno yang diberi nama Publik Policy, dimana para filosof-filosof memberikan pemikiran-pemikiran yang baru dan terus akan dikembangkan pada masa-masa yang akan datang.

Salah satu paling pokok dalam administrasi publik adalah kegiatan perumusan kebijakan publik yang bersifat baik, benar dan tepat. Karena kebijakan publik itu merupakan kegiatan perencanaan kekuatan dan wewenang lembaga atau pejabat untuk melakukan tugasnya yang sesuai dengan tupoksinya (Introspection), untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dan untuk diselesaikan dengan kebijakan yang telah ada (Retrospection), untuk mengetahui keadaan alam, keadaan sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat (Physical environment) dan yang terakhir untuk melihat ddan menggambarkan yang diinginkan mengelolah kebijaksanaan pemerintah yang akan di selenggarakan di waktu yang akan datang (Feasibility).

Untuk menciptakan suatu perumusan kebijakan yang benar dibutuhkan kemampuan ilmiah, beberapa disiplin ilmu pengetahuan, dan juga adanya teknik teknik perumusan kebijakan publik. Kebijakan Publik juga memiliki beberapa model untuk membantu menganalisis kebijaksanaan pemerintah dan mengevaluasi kebijaksanaan.

Model-model tersebut terdiri dari Model rasional (Rational Model), Model Inkremental (Incremental model), Model Gabungan (Mixed Model), Model Spekulasi (Game Model), Model Proses (Process Model), Model Elit Massa (Elite Model), Model Kelompok (Group Model), dan Model Sistem (System Model). Adanya beberapa model kebijakan publik ini memiliki manfaat untuk membantu usaha mempersiapkan kebijakan yang sekirannya cocok, baik, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam setiap negara, pasti ingin yang terbaik bagi kehidupan bermasyarakatnya maupun pemerintahnya dibutuhkan berbagai alat hukum dan kebijakan publik untuk membantu persoalan yang timbul ditengah tengah masyarakat dan membantu antau menciptakan masyarakat yang damai, adil dan sejahterah karena itu menjadi tolak ukur suatu negara yang dikatakan maju dan berkembang. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *