Penilaian Kinerja dan Reformasi Hingga Terciptanya Good Governance dalam Pelayanan Kebijakan Publik

  • Whatsapp

Judul buku: Kebijakan Publik
Pengarang: Hayat SAP, MSi
Penerbit: Instans Publishing
Tahun terbit: Juli 2018
Resensator: Jafitri Ayu Pramisya Milania (Mahasiswi Universitas Islam Malang)

Di dalam buku ini, kebijakan publik sangat perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Untuk kebijakan publik ini sendiri perlu di adakannya proses formulasi dan evaluasi.

Bacaan Lainnya

Pengertian kebijakan publik, memiliki banyak makna serta penafsiran dari masing-masing para ahli, tetapi dari para ahli sebenarnya memiliki prinsip dan esensi yang sama.

Pada bab pertama buku ini menjelaskan tentang para ahli mengklasifikasikan makna kebijakan publik dalam empat sudut pandang.

Pertama, kebijakan sebagai keputusan. Yang dimaksudkan adalah suatu peraturan untuk pencapaian kesejahteraan dalam suatu peraturan yang telah disepakati dan diputuskan oleh lembaga yang berwennang.

Kedua, kebijakan sebagai proses manajemen. Dalam proses manajemen dalam kebijakan tersebut yaitu serangkaian fase kerja dari para pejabat publik yang mencakup agenda setting, formulasi dalam kebijakan dan legalitas pemerintah, implementasi, monitoring, dan evaluasi, dan reformasi.

Ketiga, kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Kebijakan ini mempunyai makna bahwa terdapat nilai-nilai fundamental yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Keempat, kebijakan sebagai demokrasi pemerintah. Adanya interaksi antara negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik. Dalam stakeholder kebijakan harus terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Bentuk kebijakan publik dalam buku ini, menurut Riant Nughroho (2011:77-82) membagi dalam tiga bentuk kebijakan publik, yaitu Undang-undang, paternalistik (sikap pemimpin kepada pegawainya), dan perilaku memimpin. Tujuan dalam kebijakan publik adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera dan adil sentosa.

Dalam bab kedua buku ini menjelaskan, bahwa kebijakan publik pasti memiliki evaluasi kebijakan yang merupakan wujud pemberian nilai atas suatu kejadian yang didalamnya mengandung nilai tertentu.

Dalam sifatnya, evaluasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, fokus nilai. Kedua, interdependensi fakta nilai. Ketiga, orientasi masa kini dan lampau. Keempat, dualitas nilai. Evaluasi juga memiliki konsep untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan efisiensi, ada beberapa konsep yang harus dilakukan yaitu keluaran kebijakan (policy outputs), hasil kebijakan (policy outcomes), dan dampak kebijakan (policy impacts).

Sementara dalam tipenya, evaluasi keijakan memiliki dua tipe, yaitu evaluasi hasil (menuju pada tujuan) dan evaluasi proses (menuju pada proses pelaksanaan atau petunjuk teknis).

Tidak hanya cukup pada evaluasi saja, tetapi kebijakan memiliki penilaian kinerja pelayanan publik. Dalam kemenpu.go.id. (24/10/2013) konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu responsivitas (bentuk kemampuan organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya), responsibilitas (kegitan organisasi yang mengacu pada prinsip-prinsip administrasi), akuntabilitas (tanggung jawab).

Pengukuran penilaian kinerja sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ada tiga penilaian kinerja yang dipergunakan. Pertama, strategis pelaksanaan pelayanan publik. Kedua, mengoperasionalkan pelayanan kepada pelanggan di instansi penyedia pelayanan. Ketiga, memanfaatkan pelayanan baik dari sisi pelanggan, petugas, maupun organisasi penyedia layanan.

Pada bab selanjutnya, kebijakan publik mengalami reformasi birokrasi yang merupakan sebuah instrumen mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan tatanan pemerintah menjadi lebih baik dengan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan transparansi. Dalam pendekatan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat dari aspek teknik dan strategi yang digunakan. Ada dua bagian, yaitu strategi inisiatif-inovatif (inovasi ini bisa atas gagasan sendiri yang dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai kebutuhan yang mengembangkan potensi yang dimilikinya) dan startegi prosedural (dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada).

Setelah manengalami masa reformasi birokrasi dan semua tujuan telah dicapai, terciptalah good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

Prinsip-prinsip good governance menurut (Crescent:2003), yaitu pertama, partisipasi masyarakat, kedua, tegaknya supremasi hukum, ketiga, transparasi, keempat, peduli pada stakeholder, kelima, berorientasi pada consensus, keenam, kesetaraan, ketujuh, efektivitas dan efisiensi, kedelapan, akuntabilitas, kesembilan, visi startegis.

Beberapa ahli menyatakan, paling tidak ada lima prasyarat yang dipenuhi dalam kerangka kepemerintahan yang baik (good governance). Pertama, mendorong masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, mengupayakan adanya saling percaya di antara masyarakat dan pemerintah. Ketiga, kemampuan untuk menyikapi setiap masalah yang timbul, menampung aspirasi masyarakat. Keempat, profesionalisme yang terlihat dari kemauan, kemampuan, dan keahlian birokrasi pemerintah sehingga mampu melayani secara cepat, mudah, akurat dan sesuai permintaan. Kelima, akuntailitas dari setiap kebijakan publik.

Buku Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi) karya Hayat, S.A.P,. M.Si, sangat menarik untuk dibaca, apalagi para mahasiswa dan dosen administrasi publik dan dijadikan sebagai pembelajaran dalam pemahaman tentang kebijakan pelayanan publik, mulai dari pengertian, evaluasi, reformasi, serta formulasi dan menjadi sebagai good governance.

Kelebihan Buku:
a) Buku ini memiliki sistematika yang baik karena setiap bab disusun secara terstruktur sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami pemikiran penulis.
b) Penulis buku ini mampu membuat pembaca paham akan kebijakan publik dari pengertian hingga penilaian kinerjanya.
c) Buku ini tidak cocok dibaca oleh kalangan anak-anak dan remaja, karena istilah yang digunakan hanya dapat dipahami oleh kalangan mahasiswa dan dosen.

Kekurangan Buku:
a) Dari buku ini ada beberapa kalimat/paragraf yang kurang dipahami.
b) Tabel perbandingannya kurang bisa dimengerti.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *