Proyek RSUD Ploso dan Puskesmas Mojowarno Lampaui Tahun, Komisi C Sebut Penyedia Jasa Tidak Bonafide

  • Whatsapp
Suasana hearing Komisi C DPRD Jombang, dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Pemkab Jombang serta Direktur dan PPK RSUD Ploso, Selasa (14/1/2020).

JOMBANG, TelisikPos.com – Molornya proyek pembangunan RSUD Ploso, Kabupaten Jombang, dari target dalam kontrak kerja, lantaran penyedia jasanya tidak bonafide. Selain itu, penyedia jasa tersebut berasal dari luar daerah yang dibawa oleh orang Jombang.

Kondisi pekerjaan molor dari target yang pelaksananya dari luar Jombang, juga terjadi pada pelaksana proyek rehab berat Puskesmas Mojowarno, Jombang.

Ini diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Jombang, Choirul Anam, saat hearing dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Pemkab Jombang serta Direktur dan PPK RSUD Ploso, Selasa (14/1/2020) pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Dalam hearing tersebut, Komisi C mempertanyakan regulasi terkait masih dikerjakannya dua proyek tersebut, yakni RSUD Ploso dan Puskesmas Mojowarno oleh rekanan atau kontraktor, meski masa kontraknya habis, dan melampaui tahun anggaran 2019.

“Komisi C ini dikejar-kejar terus dengan rekan media terkait kondisi ini. Kok Komisi C diam saja dengan dua proyek tersebut masih dikerjakan, padahal tahun anggaran sudah ganti. Seolah-olah proyek tersebut multiyears,” kata Choirul.

Selain itu, Komisi C juga mengungkapkan, dilanjutkannya pekerjaan pada dua proyek tersebut meski melampaui tahun anggaran, atas dasar kebijakan bupati. “Kami ingin tahu dengan jelas payung hukum terkait persoalan ini,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Inspektorat Jombang, Eka Suprasetya membantah adanya kebijakan tersebut. Dia menyatakan, pekerjaan pada dua proyek tersebut masih bisa dilakukan meski melampaui tahun anggaran. Hal tersebut, lanjutnya, mengacu pada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bagian Ketujuh Pasal 56.

“Pada ayat 1 menyebut, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan,” kata Eka membaca Perpres tersebut.

Dilanjutkannya, pada ayat 2 disebutkan, pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

Juga pada ayat 3, kata Eka meneruskan membaca Perpres, pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

“Jadi, proyek RSUD Ploso dibayar sesuai capaian pekerjaan kepada penyedia. Pada tanggal 30 Desember 2019, pekerjaan mencapai 97 persen. Karena pekerjaan kurang 3 persen, penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan, dan dibuatkan adendum kontrak oleh PPK (pejabat pembuat komitmen). Disamping itu, denda keterlambatan masih berjalan karena kesalahan penyedia jasa. Dan sisa pekerjaan tersebut dibayar pada P-APBD 2020,” ungkap Eka.

Pihaknya juga menyatakan, diberikan kesempatan pada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, juga berdasarkan azas manfaat. Dimana, fasilitas pelayanan kesehatan seperti RSUD Ploso, sangat diharapkan masyarakat.

Sementara kepala Bagian Hukum menambahkan, terkait persoalan ini, pihaknya menyebut mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Pada poin 7.18 tentang pemberian kesempatan, dalam peraturan LKPP juga sama. Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender, sejak berakhirnya pelaksaan pekerjaan dan dapat melampaui tahun anggaran,” ungkapnya.

Senada dengan Inspektorat dan Bagian Hukum, Direktur Ploso Iskandar Zulqarnain hanya menambahkan, jika progres pembangunan RSUD Ploso, per hari Selasa (14/1/2020) ini sudah mencapai 98,54 persen. “Saat inspeksi mendadak (Sidak) Pemkab waktu itu mencapai 97 persen,” katanya.

Sekedar diketahui, ada empat pekerjaan gedung di RSUD Ploso, yang dikerjakan satu rekanan yakni PT Anggaza Widya Ridhamulia, Surabaya, dengan batas kontrak berbeda-beda.

Diantaranya, pembangunan gedung rawat inap lantai dua, selesai sejak Oktober 2019. Proyek dua gedung yakni Intalasi Gizi dan Farmasi yang berakhir pada bulan November. Terakhir, gedung rawat inap VIP berakhir pada 30 Desember 2019. (rud/fan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *