Rekom Audit Puskesmas Mojowarno Belum Dilakukan, Anggota Komisi C Nilai Laiknya Pekerjaan Pemulung

  • Whatsapp
Suasana hearing Komisi C DPRD Jombang, dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Pemkab Jombang serta Direktur dan PPK RSUD Ploso, Selasa (14/1/2020).

JOMBANG, TelisikPos.com – Selain molor dari target, kualitas pekerjaan Puskesmas Mojowarno, Kabupaten Jombang, merupakan pekerjaan paling buruk di Kota Santri. Ditemukan banyak item pekerjaan tidak sesuai spesikasi teknis (spektek), pekerjaan rehab berat Puskesmas ini disebut laiknya pekerjaan pemulung.

Penilaian ini diungkapkan Ketua dan Anggota Komisi C DPRD Jombang saat hearing dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Pemkab Jombang serta Direktur dan PPK RSUD Ploso, Selasa (14/1/2020) pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Bacaan Lainnya

“Kualitas pekerjaan seperti itu, kami temukan pada Sidak Komisi C di Puskesmas Mojowarno sebanyak dua kali. Selanjutnya, kami sudah mengirimkan rekomendasi ke Inspektorat agar dilakukan audit,” kata Choirul Anam, Ketua Komisi C.

Dikatakan Choirul, pekerjaan atap yang menggunakan baja ringan tidak sesuai spektek, yang ketebalannya disinyalir tidak sesuai dengan RAB (rancangan anggaran biaya). Selain itu, pada pekerjaan dinding yang saduran PC alias pasir dan semennya, juga disinyalir tidak sesuai.

“Masak, dinding tersebut hanya disentuh sudah protol. Padahal saya seorang dokter yang sebelum tidak tahu seluk beluk proyek fisik. Kalau anggota komisi C lain, paham semua,” timpal dr Luluk Cynthia Wahyuni, Waket Komisi C dari PK.

Senada dengan ketua dan anggota Komisi C lainnya, H Dukha bahkan menilai, pekerjaan proyek senilai 2,9 Rp 2,9 Miliar itu, laiknya pekerjaan pemulung. Politisi PAN ini menyebut, seperti pada pekerjaan gording pada atap, pihaknya sempat menemukan material besinya ada yang sudah terkikis dan tak laik pasang.

“Seperti barang rosokan yang ditemukan dimana saja, lalu dipasang,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, kepala Inspektorat Jombang, Eka Suprasetyo mengaku belum melaksanakan audit pekerjaan proyek yang dikerjakan PT Ardi Tekindo Perkasa, Surabaya tersebut. Alasannya, hingga saat hearing digelar Selasa (14/1) ini, pihaknya terkendala belum mendapatkan disposisi dari Bupati Jombang.

“Teknisnya seperti itu, karena surat tersebut dikirim kepada Bupati Jombang. Kalau Inspektorat sudah mendapatkan disposisi Bupati, kami akan melakukan Riksus (pemeriksaan khusus),” jawabnya.

Meski begitu, pihaknya berjanji akan menelusuri keberadaan surat rekomendasi Komisi C tersebut sampai di mana, apakah masih berada di meja Bupati atau sudah diturunkan.

“Kalau soal molornya pekerjaan, sudah kami sampaikan sebelumnya. Yakni PPK memberi kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Perpres 16/2018 dan peraturan LKPP,” papar Eka.

Selain itu, dalam hearing tersebut, Komisi C mengkhawatirkan bangunan Puskesmas Mojowarno tidak bertahan lama. Mengingat pekerjaan rehab berat Puskesmas itu terkesan dikerjakan asal-asalan dan amburadul.

“Makanya, audit itu menjadi penting, untuk mengetahui kualitas pekerjaan. Mana yang harus diganti oleh kontraktor, mana yang nggak. Kami khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan masyarakat,” tutur Choirul Anam

Komisi C juga mengemukakan, keterlambatan dari target pekerjaan tidak terulang di tahun depan. Menurut komisi C, perlu adanya sanksi tegas selain sanski denda keterlambatan. Semisal, diberlakukan blacklist pada penyedia jasa tersebut. Mengingat penyedia saja, dianggap wanprestasi.

“Soal kualitas yang buruk, ke depan pengawas harus lebih intens mengawasi proyek yang berlangsung,” papar Choirul.

Menanggapi hal tersebut, Bagian Hukum menyatakan, soal pemberlakukan saknsi blacklist ada ketentuannya sendiri. “Tidak semudah itu melakukan blacklist,” singkatnya. (rud/fan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *