Sistem Pendidikan yang Baru, Yes or No ?

  • Whatsapp

Oleh: Sharhana Zahiah
(Mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang/Unisma)

BARU beberapa bulan, Nadiem Makarim dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendilbud) sudah menghebohkan masyarakat Indonesia. Bahwasannya pada Rabu, 11 Desember 2019, Nadiem mengumumkan empat kebijakan yang disebutnya sebagai “Merdeka Belajar”.

Bacaan Lainnya

Salah satu kebijakan yang menghebohkan masyarakat adalah perubahan yang menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021 mendatang. Nadiem menyebutkan, ujian yang selama ini menjadi standar kelulusan siswa akan dilaksanakan terakhir kali pada tahun 2020. Dan penyelenggaraan UN pada tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Ujian ini akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah-tengah jenjang sekolah yaitu kelas 4, 8, dan 11.

Selama 5 tahun ke depan, Nadiem Makarim akan berfokus pada pengembangan karakter, kesejahteraan guru serta implementasi teknologi untuk sistem pendidikan Indonesia. Dengan ini, sekolah harus open minded, harus berani mengambil langkah-langkah baru, harus mempunyai persiapan yang matang untuk menghadapi kurikulum terbaru saat ini dan harus mau bekerja sama dengan orangtua dalam melakukan observasi minat dan bakat sang anak.

Dihapusnya UN memiliki banyak pro dan kontra. Masyarakat yang setuju dengan penghapusan UN berpendapat bahwa ujian nasional selama ini selalu menjadi beban bagi siswa dan adanya tekanan yang tinggi baik dari pihak sekolah, maupun pemerintah. Hal ini dapat mendorong pihak sekolah, maupun pemerintah untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Beragam kecurangan ujian nasional selalu terulang setiap tahunnya, terutama pada siswa SMP maupun SMA. Misal bocornya naskah soal dan beredarnya kunci jawaban. Selama ini, ada seseorang yang secara diam-diam menjual kunci jawaban kepada siswa SMP maupun SMA dengan harga yang cukup mahal, dan siswa tersebut tanpa berfikir panjang mau untuk membelinya, dan ada juga orang tua yang rela membantu anaknya untuk membeli kunci jawaban tersebut agar anaknya mendapatkan nilai yang baik dan dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah favorit. Biasanya, kunci jawaban itu beredar tengah malam atau pagi sebelum ujian akan berlangsung. Meskipun tidak semua kunci jawaban yang beredar itu benar, namun hal ini sama saja termasuk tindak kecurangan.

Namun, tidak sedikit juga yang tidak setuju tentang penghapusan UN, karena mereka menganggap bahwa ujian nasional adalah ajang untuk membuktikan kelayakan siswa untuk lulus dan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, serta membuat mereka lebih terpacu untuk semangat belajar dan bekerja keras.

Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa jika dihapusnya UN adalah didasarkan pada banyaknya kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan ujian nasional, maka kecurangan tersebut bukanlah kesalahan dari sistem pendidikan yang ada, tetapi merupakan kesalahan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan UN baik aparat pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa yang perlu dibenahi adalah SDM-nya, bukan sistem pendidikannya.

Menurut pendapat penulis, keputusan Mendikbud Nadiem Makarim perlu dipertimbangkan lagi apakah UN memang perlu dihapus atau tidak, sebab UN yang selama ini dilakukan hanya terpacu untuk mengukur kemampuan sehingga terjadi banyak kecurangan di dalamnya. Menurut penulis , kemampuan siswa tidak dapat diukur hanya dari bidang akademis saja karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Terbukti, dengan banyaknya siswa yang berprestasi di bidang non-akademis.

Pada Pasal 3 Undang-undang No 2 tahun 2003 termaktub, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang sudah diterapkan pada UN selama ini, karena siswa tidak dapat mengeluarkan bakat, ide-ide kreatif ataupun potensi baru seperti yang diinginkan didalam Undang-undang tersebut.

Indonesia memang negara demokrasi, namun apapun keputusan pemerintah adalah keputusan yang tidak dibuat pada satu atau dua hari. Keputusan tersebut dibuat dengan banyaknya pertimbangan berdasarkan kenyataan berjalannya sistem pendidikan yang sudah ada. Maka kita sebagai masyarakat harus tetap menghargai keputusan dari pemerintah karena bagaimanapun pemerintah berupaya untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *