Soal Beras Bansos Covid-19 Bermutu Buruk di Nganjuk, Praktisi Hukum: Sudah Ranah Tipikor

  • Whatsapp
Gundi Sintara, praktisi hukum di Kabupaten Nganjuk.

NGANJUK, TelisikPos.com – Temuan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, Edy Santoso, soal paket beras bantuan sosial (Bansos) Corona berkualitas buruk, memantik reaksi praktisi hukum ‘Kota Angin’, Gundi Sintara.

Menurutnya, persoalan tersebut sudah menjadi ranah tindak pidana korupsi (Tipikor). Pihaknya mendorong DPRD Kabupaten Nganjuk untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bansos Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Yang terpenting kalau sudah terbukti ada temuan kualitas beras tidak sesuai standar, berarti ada penyimpangan yang terindikasi kuat ada unsur Tipikor. Dan kasus seperti ini sudah sering terjadi berulang-ulang,” kata Gundi Sintara, Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik ‘Sintara Institute’, Jumat (29/5/2020).

Pihaknya menegaskan, apa yang sudah menjadi temuan anggota dewan saat inspeksi mendadak (Sidak) di tiga desa, bisa dijadikan bukti untuk membongkar dugaan praktik nakal para oknum dalam distribusi beras pada warga terdampak Covid-19.

“Sekarang saatnya ada tindakan tegas secara hukum, bukan sekedar dipanggil raker. Entar setelah raker terus berhenti nggak ada kabar. Harus diusut tuntas, siapa saja yang terlibat dalam manipulasi kualitas beras bansos ini,” tandas pria yang pernah mengikuti seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 ini.

Selain itu, lanjutnya, DPRD Nganjuk harus berani mengambil sikap tegas dalam mengawal bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19. “Jika perlu, Dewan membentuk Pansus beras bansos,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, beras bansos berkualitas buruk sebagai pengganti bantuan tunai RRp 200 ribu, ditemukan Edy Santoso, Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk dalam sidak di 3 (tiga) Desa yakni Desa Ketawang, Desa Kedungglugu dan Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten setempat.

Sekedar diketahui, terdapat puluhan ton beras bantuan jaringan sosial di Nganjuk. Info yang diperoleh, distribusi bantuan beras tersebut menggunakan nama BUMDes. Ada juga yang memakai Usaha Dagang (UD), namun beras tersebut bukan dari Bulog. Sehingga dinilai baku mutu beras tidak terjamin, karena tidak adanya hasil lab dan spesifikasi label. Juga pada kemasan yang tidak ada izin kemas. (ari/tp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *