Strategi Reformasi Kebijakan Untuk Kesejahteraan Rakyat

  • Whatsapp
Buku Reformasi Kebijakan Publik Prespektif Makro dan Mikro, karya Hayat dkk.

Judul Buku : Reformasi Kebijakan Publik Prespektif Makro dan Mikro
Penulis : Hayat dkk.
Tebal Buku : 344 halaman
Penerbit : Prenadamedia Group
Tahun Terbit : 2018
Resensator : Syerly Zhamhariro Vikarianda
(Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik, Universitas Islam Malang) asal Sidoarjo.

Reformasi adalah gerakan perubahan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara sebagai koreksi terhadap kekuasaan yang sedang berjalan dalam pertimbangan prespektif moral, politik, ekonomi dan doktrinal.

Dalam melakukan sebuah reformasi, perlu adanya rumusan reformasi yang mendasar, bertujuan sebagai perubahan yang lebih baik lagi. Dalam perubahan reformasi membutuhkan waktu yang cukup lama dalam sistem dinamisasinya. Artinya gerakan reformasi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, karena terkait dengan merubah tatanan suatu kekuasaan dari pemerintah dan akan berjalan terus menerus dalam mengubah sistem sebelumnya untuk menjadi lebih baik lagi.

Untuk melakukan suatu perubahan dalam suatu negara perlu adanya gerakan reformasi kebijakan publik dimana suatu kebijakan publik yang dianggap buruk oleh suatu rakyatnya perlu adanya reformasi yang bertujuan untuk menjadikan perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar menjadi tatanan yang lebih baik lagi.

Reformasi kebijakan publik, perlu dilakukan karena rakyat merasa pemerintah salah mengambil sebuah kebijakan dan bisa berimbas langsung kepada rakyatnya. Pemerintah hanya mementingkan kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan antar golongan. Hal itu, membuat rakyat merasa adanya ketidak-seimbangan antara pemerintah dan keadaan rakyat pada suatu negara. Maka, perlu adanya reformasi kebijakan publik bertujuan untuk pembenahan suatu sistem kekuasaan yang salah agar menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan cita-cita bersama.

Faktanya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan reformasi kebijakan publik hingga saat ini masih belum memberikan hasil yang maksimal, sehingga para rakyat yang seharusnya sejahtera, tetapi malah sebaliknya. Suatu negara dinyatakan sejahtera apabila rakyat dalam negara tersebut sejahtera juga.

Banyak kasus di negara kita yang dapat dijadikan contoh dan perlu adanya sebuah gerakan reformasi kebijakan publik untuk merubah sistem yang ada didalamnya. Misalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemdes).

Tujuan utama dalam pemerintahan desa adalah untuk memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakatnya agar terciptanya masyarakat yang tentram, sejahtera dan keadilan. Dalam pelayanan publik yang baik, pemerintah desa dituntut agar dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakatnya. Hal tersebut merupakan hasil kinerja yang dilakukan pemerintah desa agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kepuasan masyarakat.

Tingkat keberhasilan suatu pelayanan publik terletak pada penilaian masyarakat. Karena masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam penilaian suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Jika masyarakat tidak puas terhadap pelayanan publik tersebut, maka akan memberikan citra buruk juga terhadap pelayanan publik. Penilaian tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan sistem pelayanan yang lebih baik lagi.

Tetapi pada kenyataannya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat desa belum mencapai tujuannya. Hal itu dapat dibuktikan dengan pemerintahan desa belum bisa memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakatnya.

Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja terhadap pemerintahan di Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat ialah adanya diskriminasi. Kasus tersebut muncul karena suatu kebijakan publik yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dengan adanya permasalahan kecil seperti itu, perlu dicarikan solusi agar dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik harus adil dan sesuai dengan visi dan misi dari pemerintahan yang ada di Indonesia.

Permasalahan diatas, perlu dilakukan reformasi kebijakan publik agar kebijakan yang dilakukan pada contoh kecil yakni pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan sebuah pelayanan publik yang lebih optimal serta menjadikan sebuah negara agar lebih baik lagi dan sesuai dengan cita-cita bersama.

Kebijakan publik harus dilaksanakan sesuai dengan implementasi kebijakan, agar tercipta dampak positif dan mencapai tujuan suatu instansi pemerintahan. Implementasi kebijakan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan pada keputusan sebelumnya. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari adanya perubahan dalam suatu organisasi.

Penerapan pelayanan publik harus diberikan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui upaya pemberian pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan.

Kebijakan yang terkait dengan pelayanan publik, pelaksanaannya tidak semudah seperti yang dibicarakan. Karena terdapat tahapan yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintahan sebagai pendukung keberhasilan suatu kebijakan pelayanan publik. Kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik merupakan penilaian tersendiri terhadap suatu pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas tidak terlepas dari aparatur pemerintah yang menjalankan pelayanan publik tersebut. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah merupakan cerminan penilaian kinerja yang dilaksanakan apakah sesuai dengan visi misi dari pemerintahan itu sendiri atau malah sebaliknya.

Maka dari itu, penulis buku Reformasi Kebijakan Publik Prespektif Makro dan Mikro yakni Hayat, dkk, menuangkan segala ide serta gagasan dalam buku ini yang dapat dipelajari untuk menambah wawasan ilmu mengenai Reformasi Kebijakan Publik dan disertai dengan contoh kasus yang terjadi di dalam negara kita.

Buku ini direkomendasikan dan dapat digunakan sebagai bahan ajar, serta sebagai pedoman mereformasi suatu kebijakan publik yang tidak sesuai dengan visi misi dari pemerintahan di negara Indonesia.

Tidak hanya membahas tentang pengertian dan disertai dengan analisis dari penulis, buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus yang sedang dibicarakan pada negara ini untuk lebih memahamkan para pembaca buku ini.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *