Tarif Angkutan Penyeberangan Terkatung 3 Tahun, Omnibus Law Sulit Diterapkan

  • Whatsapp
Bambang Haryo Soekartono,Anggota DPR RI saat jumpa di Dermaga Penyeberangan Kapal Feri, Ujung Surabaya, Jumat (24/1/2020).

SURABAYA, TelisikPos.com – Usulan penyesuaian tarif angkutan kapal penyeberangan hingga kini masih terkatung-katung. Tak pelak, tudingan bulan-bulanan dan saling lempar tanggung jawab terhadap masalah yang tak berujung tuntas itu pun menyasar Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menko Maritim dan Investasi (Marves).

Bahkan, anggapan ketidakkompakan tersembul ke publik, lantaran kedua Kementerian dinilai tidak profesional dan konsisten menjalankan regulasi/undang-undang. Padahal, isu penyesuaian tarif angkutan penyeberangan yang tak kunjung ditetapkan itu sudah kerap dibahas lebih dari 1,5 tahun.

Berlarutnya pembahasan yang tak juga disesuaikan itu, kata Bambang Haryo Soekartono, karena Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selalu mengundur-undur evaluasi tarif penyeberangan tersebut. Kini, lanjut Dewan Penasehat DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) ini, Menko Marves kembali mengganjal persoalan yang sudah 3 tahun mengendap tersebut.

“Alasannya, belum ada data kajian. Kok bisa? Padahal, pelimpahan kajian di Kemenko Marves sudah berlangsung lebih dari 3 bulan,” ungkap Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini dalam kesempatan jumpa di Dermaga Penyeberangan Kapal Feri, Ujung Surabaya, Jumat (24/1/2020).

Mendesak hal ini, Bambang Haryo yang sempat menyinggung sulitnya penerapan Omnibus Law mengaku, sudah bertemu langsung dengan pejabat di Kemenko Marves yang ditugaskan Menko Luhut B Panjaitan untuk mengevaluasi tarif. Ironinya, kata Bambang Haryo, pajabat yang merupakan Staf Ahli Menko Marves itu mengaku tidak mengerti maritim dan baru pertama kali membahas soal penyeberangan.

“Dia bilang masih menunggu data, sehingga belum bisa mengkaji usulan tarif dari Kemenhub,” ujar Bambang menirukan pengakuan staf ahli tersebut.

Menurutnya, Menko Marves tidak percaya dengan usulan tarif dari Menhub, sehingga perlu ada kajian lebih detail, meski tarif tersebut telah dibahas Gapasdap bersama Kemenhub selama 1,5 tahun. “Menhub Budi Karya dan Menko Luhut saling pingpong, lempar tanggung jawab,” herannya.

Kemenhub menyatakan, telah menyerahkan semua data mulai dari awal, namun Kemenko Marves mengaku tidak memiliki data. Artinya, dua instansi pembantu presiden ini terlihat tidak kompak, dan sangat tidak profesional.

“Keterlibatan Menko Marves dalam evaluasi tarif penyeberangan ini baru pertama kali, menyusul terbitnya Inpres No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha,” cetus Bambang Haryo.

Dikatakan, Inpres yang seharusnya memberi kemudahan dalam berusaha, namun pada kenyataannya mempersulit usaha, maupun perizinannya. Menurutnya, bagaimana mungkin pemerintah mampu menjalankan Omnibus Law yang melibatkan ribuan regulasi sesuai kebijakan Presiden Jokowi? “Kalau mengurusi satu sektor ini saja tidak beres,” tukasnya dengan nada tanya.

Di sela kunjungannya ke Dermaga Penyeberangan Kapal Feri, Ujung Surabaya-Kamal Madura tersebut, Bambang Haryo mengingatkan, jika Menko Luhut dan stafnya profesional dan mengerti tentang prioritas maritim, seharusnya Menko Marves mengingatkan Menhub untuk segera membereskan evaluasi tarif.

“Karena, kondisi penyeberangan saat ini sudah kritis. Bisa jadi dalam waktu dekat terancam berhenti operasi,” ingat Bambang Haryo.

Semestinya, Menko Luhut mempercepat penetapan tarif sesuai kebutuhan angkutan penyeberangan. Bila perlu, menolak usulan Menhub untuk mencicil kenaikan tarif 38% yang terbagi dalam tiga tahap selama 3 tahun. “Masalahnya ini menyangkut jaminan keselamatan dan kenyamanan transportasi,” katanya.

Berdasar hitung-hitungan, lanjut Bambang Haryo, kenaikan tarif penyeberangan, tidak terlalu berdampak signifikan terhadap nilai komoditas barang yang diangkut kendaraan, yakni sekitar 0,15%. Ia mencontohkan, komoditas pangan, seperti beras dengan harga Rp10.000/kg, kenaikannya berkisar Rp15/kg apabila tarif dinaikkan sekaligus 38%.

“Kenaikan harga itu mungkin relatif kecil, tetapi untuk kelangsungan usaha penyeberangan dan jaminan keselamatan nyawa, maupun barang publik sangatlah berarti,” jelasnya.

Ia khawatir, dengan ketidakpastian tarif ini, dapat mengancam keselamatan publik. Jika demikian adanya, Bambang Haryo menganggap, pemerintah telah melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). “Karena di UUD 1945 telah mengamanatkan, bahwa negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” tegasnya.

Bambang Haryo membandingkan, respon cepat kedua kementerian saat menanggapi tarif ojek online, daripada tarif angkutan penyeberangan. Tanggapan dan perlakuan berbeda ini membuat realisasi penyelesaian tarif angkutan penyeberangan selalu tertunda dan mundur.

“Angkutan penyeberangan yang merupakan industri maritim malah diundur-undur. Padahal, risikonya jauh lebih besar untuk menjamin keselamatan nyawa publik,” tandasnya.

Mengulang pengakuan Staf Ahli Menko Marves yang menyebut belum mengantongi data angkutan penyeberangan? Bambang Haryo menilai, hanya mencari alasan. Sebab, Kemenhub menyatakan, data yang dimaksud telah diserahkan semua ke Menko Marves.

“Data terkait angkutan penyeberangan, Menko Marves bisa dengan mudah meminta dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero),” tuturnya.

Selaku kaki tangan pemerintah di sektor penyeberangan, kata Bambang Haryo, PT ASDP memiliki semua data yang diperlukan Menko Marves. Data-data mulai pendapatan sampai dengan biaya tercatat lengkap di PT ASDP.

“ASDP tahu persis pendapatan perusahaan penyeberangan, karena dia yang menjual tiket. ASDP juga tahu persis biaya operasional kapal selama ini, karena dia operator kapal dan memungut biaya kepelabuhanan,” urainya.

Lebih jauh diungkapkan, penyesuaian tarif penyeberangan ini, sekaligus untuk membuktikan, apakah Menhub dan Menko Marves bisa seiring dalam menjalankan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memajukan sektor maritim. Apabila penyeberangan sampai terhenti, Presiden Jokowi pasti akan disalahkan rakyat, karena logistik antar pulau seluruh Indonesia akan macet total dan perekonomian bisa terganggu.

“Lantas? Mana prioritas maritim yang menjadi jargon Pak Jokowi menjadi perhatian kedua Kementerian tadi?” tanyanya. (ms/tp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *