Tegaskan Hukuman Mati dalam Memberantas Korupsi

  • Whatsapp
Ilustrasi.

Oleh: Syerly Zhamhariro Vikarianda
(Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik, Universitas Islam Malang)

URUSAN pemerintahan mengenai hukum kebijakan yang masih saja menjadi polemik bagi para pejabat dan masyarakat Indonesia yang menuai pro dan kontra jika membahasnya. Banyak istilah atau jargon yang bermunculan mengenai hukum kebijakan yang ada di Indonesia. Seperti jargon yang tidak asing lagidi telinga kita sebagai warga indoensia yakni “Hukum di Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah”.

Jargon tersebut muncul ketika menangani kasus yang kerapkali dilakukan oleh para pejabat elit politik dengan kasus yang dilakukan oleh rakyat kecil. Bahkan tak sedikitpun para pejabat elit politik di Indonesia yang melakukan tindakan korupsi dan berakibat kerugian dana yang diterima oleh negara Indonesia ini.

Tak sedikitpun hukum kebijakan diterapkan oleh pemerintahan Indonesia dalam menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh para elit politik. Namun masih saja para koruptor merasakan kebebasan dan kenyamanan serasa di hotel bintang lima walaupun para koruptor mendekam di dalam jeruji besi. Hal ini disebabkan oleh penjara yang menyediakan ruang tahanan dengan berbagai fasilitas mewah di dalamnya yang tentunya menjanjikan kenyamanan oleh penghuninya.

Hukuman penjara bagi para koruptor dirasa kurang efektif dalam menangani kasus tindakan korupsi dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Meski upaya untuk memberantas korupsi ini sudah digalakkan dari era reformasi dengan membentuk lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun ternyata tak membuat para koruptor jera, sebab akar permasalahan sebenarnya bukan soal ada atau tidak ada badan khusus yang menangani korupsi, tapi ini adalah persoalan sistematik.

Bahkan Presiden Indonesia JokoWidodo atau yang sering dipanggil Jokowi membuka kemungkinan untuk menerapkan hukuman mati kepada koruptor selama rakyat berkehendak. Jokowi menyatakan pemerintah siap untuk memasukkan hukuman mati itu dalam UU Tipikor. Salah satu alasan utama penerapan hukuman mati kepada para koruptor ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberantas tindakan korupsi di negara Indonesia.

Alasan tersebut sering dikemukakan apabila melihat rendahnya vonis yang dijatuhkan bagi koruptor di Indonesia. Polemik hukuman mati untuk koruptor bermula dalam acara di SMKN 57 Jakarta, Senin 9 Desember 2019 lalu. Salah satu siswa yang mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi kepada Presiden Jokowi. Ia menyebutkan hukuman mati bagi koruptor dapat diakomodasi lewat revisi Undang-undang No 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Penerapan hukuman mati sudah sangat dibutuhkan dan mendesak, mengingat perilaku korupsi di Tanah air hingga kini masih terus terjadi yang jelas-jelas mengancam keselamatan keuangan negara Indonesia. Namun di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi tersebut mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan di Tanah air ada yang pro, namun juga ada yang kontra.

Seperti halnya tanggapan dari Emrus Sihombing, salah satu pengamat komunikasi politik “Jika hukuman mati koruptor sekedar wacana, sangat disayangkan di tengah maraknya perilaku korupsi di negeri ini”.

Artinya, hukuman mati harus segera diterapkan untuk menangani kasus tindakan korupsi di negeri ini.Tanggapan lain terkait wacana penerapan hukuman mati kepada koruptor, yakni Laode M. Syarief, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan tidak sepakat dengan penerapan hukuman mati bagi koruptor, dengan alasan penerapan hukuman mati tidak akan membuat efek jera, dan penerapan hukuman mati hanya akan mempersulit kerjasama antar negara dalam mengungkap kasus korupsi.

Namun, para aktivis di bidang penegakan HAM menentang hukuman mati, termasuk terhadap para koruptor kelas kakap sekalipun. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28A dan 28I. Selain itu, hukuman mati dinilai bertentangan dengan Pancasila pada sila kedua yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini yang menyebabkan kebimbangan pemerintah dalam menerapkan hukuman mati kepada koruptor di tanah air ini.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai publik awam untuk menilai penerapan hukuman mati yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam menindaklanjuti pemberantasan korupsi negara kita ini?

Seharusnya kita mendukung program pemerintah dalam penerapa nhukuman mati kepada koruptor tersebut agar menjadikan efek jera bagi para pejabat elit politik untuk tidak melakukan tindakan korupsi yang akan berakibat pada negara Indonesia mengalami kerugian dan menjadi penyebab krisis moneter. Selain itu, penerapan hukuman tersebut dapat menjadikan negara Indonesia negara yang sejahtera. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *