Wali Kota Probolinggo Usulkan Refocusing Perdin Rp 3,8 Miliar, DPRD Keberatan

  • Whatsapp
Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib.

PROBOLINGGO, TelisikPos.com – DPRD Kota Probolinggo, bergerak cepat soal refocusing perjalanan dinas (Perdin). Pimpinan dewan segera menggelar pertemuan pada Selasa (13/7/2021) siang. Hasilnya, DPRD belum memutuskan besaran anggaran yang akan direcofusing.

Hal tersebut diungkap Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, Selasa sore di kantor DPC PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan eksekutif untuk menentukan besaraan angkanya. Untuk keperluan itu, pimpinan mendegelasikan Sekretaris Dewan (Sekwan).

Belum ditetapkannya nominal refocusing, karena DPRD agak keberatan dengan anggaran refocusing perjalanan dinas (Perdin) yang diusulkan Wali Kota sebesar Rp 3,8 miliar. Mengingat, masih ada beberapa program DPRD yang membutuhkan dana.

“Kalau bisa jangan segitu. Soalnya masih ada program kami yang belum dilaksanakan. Kalau sisa anggaran Perdin tinggal Rp 5,6 Miliar,” ungkapnya.

Saat ditanya berapa anggaran refocusing yang diminta DPRD ? Mujib -begitu biasa disapa, masih akan berembuk dengan pihak eksekutif. Dirinya telah meminta Sekwan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemkot.

“Kami sudah delegasikan ke Sekwan. Kita tunggu hasilnya,” ujarnya.

Jika nantinya diketahui besaran usulan dari eksekutif, kata Mujib, masih akan dibawa ke pertemuan pimpinan lagi. Mengingat, setiap keputusan harus didasari rapat.

Dalam kesempatan itu Mujib menjelaskan, di tahun anggaran 2021, DPRD mendapat dana Perdin sebesar Rp 10,4 Miliar. Sejumlah Rp 2,4 Miliar di antaranya direfocusing untuk Covid-19 dan telah digunakan atau dipakai Rp 2,2 Miliar. Dengan demikian tersisa Rp 5,6 Miliar.

“Tinggal Rp5,6 miliar. Kalau pak Wali ngomong Rp 5,8 benar. Karena Rp 200 juta belum di-SPJ-kan ke Pemkot. Masih dalam proses peng-SPJ-an,” jelasnya.

Saat ditanya, apakah anggaran refocusing bisa dieksekusi oleh DPRD langsung ke masyarakat dalam bentuk Bansos ? Mujib menjawab, tidak bisa. Karena menurut aturan, yang memiliki kewenangan adalah eksekutif, dalam hal ini wali kota.

“Untuk apa dana refocusing, terserah Wali Kota. Yang penting untuk penanganan kesehatan, Bansos dan pemulihan ekonomi,” tandasnya.

DPRD, lanjut Mujib, hanya memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan atau penggunaan anggaran refocusing. Karenanya, pihaknya akan memantau dan mengawasi pembagian atau pemberian bansos yang disalurkan atau diberikan Wali Kota.

“Harusnya Pemkot memberitahukan kegiatan bansos. Agar kami bisa hadir karena tahu jadwal dan lokasinya,” pungkas Mujib. (mo/tp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *